Fadli Zon sebut aksi makar sah sah saja dan perlu dilindungi.

News Kompasindo - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai pihak kepolisian harus segera melepaskan Sekretaris Jenderal Forum Umat Islama ( FUI ) Muhammad Al-Khaththath.

Penangkapan Muhammad Al-Khaththath dilakukan para Jumat ( 31/3/17) dini hari di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat. Muhammad Al-Khaththath ditangkap atas dugaan pemufakatan makar.

"Ya menurut saya sih harus segera dilepaskan. kalau tidak ada bukti bukti, apalagi ini tuduhannya makar", kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat ( 31/3/17).

Dirinya juga sempat menyinggung mengenai aksi pada 212 Desember lalu. dimana didalam aksi ini sejumlah tokoh ditangkap atas dugaan tuduhan dugaan makar. rentetan penangkapan sejumlah tokoh ini juga dilakukan sebelum aksi dimulai.

Fadli juga menilai tidak ada pelanggaran karena aksi dapat berjalan dengan baik dan damai.

"Akan tetapi kalau ada usaha usaha untuk menakuti orang yang mau berdemontrasi, ini saya kira seang ada upaya untuk memundurkan demokrasi kita", tutut Politisi dariPartai Gerindra itu.

Padahal, lanjut Fahri, Demontrasi adalah hak bagi setiap warga negara dan merupakan hak yang harus dilindungi.

"Seperti pada aksi 212 ditangkap semua orang orangnya tapi tidak jelas, bahkan Sri Bintang Pamungkas sampai empat bulannya tidak mendapatkan status jelasnya. ini kan pelanggaran hak asasi manusia", ujar Fadli.

Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam ( FUI ) Muhammad Al-Khaththath telah ditangkap pihak kepolisian pada Kamis ( 31/3/17) dini hari. Muhammad Al-Khaththath yang merupakan koordinator didalam aksi 313 itu kini telah ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.

Selain Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam ( FUI ) Muhammad Al-Khaththath, terdapat empat orang lainnya juga telah ditangkap pihakj kepolisian, yakni ZA, IR, V dan M. kelima terduga makar tersebut ditangkap di lokasi yang berbeda.(News Kompasindo)

Habitat rusak, petani sawit koit dimakan ular

News Kompasindo  - Seorang petani, warga dusun Pengerang, Desa Salubiro, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Akbar ( 25 ), tewas dimakan piton saat dirinya sedang memanen sawit pada Minggu ( 26/3/17).

Didalam kasus ini telah memberikan gambaran bahwa manusia memang mungkin menjadi mangsa ular. namun yang tidak dapat dipikiri, seberapa besar peluang ular dapat memangsa manusia?

Seorang peneliti hertepologi dari Institut Pertanian Bogor ( IPB ) Mirza D Kusrini mengungkapkan didalam kasus ini, peluang ular piton untuk memangsa manusia sangat kecil.

"Piton sebenarnya biasa memangsa hewan lain seperti babi hutan dan rusa, akan tetapi pada kondisi tertentu, piton juga dapat memangsa manusia, tapi kasusnya tidak banyak", katanya.

Dirinya kemudian menjelaskan bahwa ular piton sebenarnya merupakan hewan oportunis yang akan memangsa apapun juga apabila memungkinkan.

Didalam kasus yang terjadi, dirinya menduga piton tidak berhasil mendapatkan makanan setelah mencari setelah ketemu, akhirnya memangsa manusia.

Ular piton bisa saja kekurangan mangsa karena hidup pada lingkungan kebun sawit dimana mangsa akan kurang melimpah. mangsa ular yang kerap berada di kebun sawit diusir karena dianggap sebagai hama.

Piton dapat dengan sendirinya datang ke kebun sawit karena habitat aslinya sudah berkurang atau rusak akibat telah menjadi kebun sawit.

Kekurangan didalam mencari mangsa merupakan sebab umum ular piton dapat memangsa manusia. hal ini pernah terjadi pada tahun 2013 dimana dua orang bocah di Amerika Serikat dimakan oleh piton yang seddang kelaparan.

Piton yang menjadi peliharaan itu merasa lapar karena baru saja di lepas dari kandangnya. hewan itu lantas memasuki apartemen dan akhirnya menemukan dua orang bocah yang sedang tidur.

Secara anotomi, dengan ukuran yang terbilang besar, hal ini membuat piton dapat memakan apapun. Mirza kemudian mengungkapkan, Piton bahkan sanggup untuk memakan aligator ( buaya ),sapi dan hewan lainnya yang jauh lebih besar dari manusia.

"Seperti pada ular lainnya, ular piton itu tidak memiliki rahang. jadi ular itu bisa membuka mulutnya selebar apapun dan mengkontraksikan ototnya untuk dapat mendorong mangsanya masuk kedalam saluran pencernaannya", kata Mirza.

Dirinya juga menjelaskan, Piton yang telah mendapatkan mangsa, ular itu biasanya bisa diam hinga sebulan lamanya, hal ini dikarenakan ular piton membutuhkan waktu yang lama untuk mencerna makanan tersebut.

"Maka sangat wajar jika di Sulawesi korban yang telah ditemukan masih dalam keadaan utuh. dalam jangka waktu sekitar 2-3 hari kedepan, mangsa biasanya masih utuh didalam perut ular tersebut", jelas Mirza.

Dirinya juga menyarankan, untuk selalu menghindari piton dan selalu waspada jika ke lapangan baik ke sawah, kebun apalagi ke hutan.

"Jangan pernah pergi sendiri ke hutan. pastikan selalu berada di dalam roombongan , jadi ada yang bisa membantu", katanya.

Dirinya kemudian mengatakan bahwa ular piton biasanya berada diatas pohon. jadi saat berjalan, dirinya mengingatkan agar selalu melihat ke atas dan mewaspadai keberadaan ular tersebut.

"Kalau menemukan ular itu, lebih baik segera mundur dan jangan malah diganggu", ujar Mirza.(News Kompasindo)

Karma akibat tidak netral, Panwaslu ngaku di intimidasi pendukung Ahok-Djarot

News Kompasindo - Pantas Nainggolan, Anggota tim Hukum dan Advokasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta no urut pemilihan Dua, Basuki Thajaja Purnama atau Ahok-Djarot Saiful Hidayat, mengatakan pihaknya akan selalu mendukung sikap Panwaslu Jakarta Utara yang akan melaporkan pendukung Ahok-Djarot karena mengintimidasi petugas Panwaslu.

Intimidasi yang telah dilakukan pendukung Ahok-Djarot saat pihak Panwaslu menurunkan alat peraga kampanye ( APK ) di Warakas, Tanjung Priok pada Minggu (26/3/17).

Dirinya mengatakan, tim pemenangan Ahok-Djarot tidak akan memberikan toleransi kepada siapapun termasuk para pendukungnya sendiri apabila melanggar aturan.

"Kami sangat mendukung tindakan dari penegakan hukum. bila memang ada katakanlah orang kami yang terlibat langsung di dalam situ, ya kami juga akan segera menegur. kami tidak akan mentolerir pelanggaran pelanggaran hukum", ujar Pantas di posko kekenangan Ahok-Djarot di jalan Cemara, menteng, Jakarta Pusat, Selasa ( 28/3/17).

Pantas kemudian menuturkan, tim pemenangan Ahok-Djarot tidak pernah mencetak apalagi memasang APK pada masa kampanye putaran kedua di Pilkada DKI Jakarta 2017 ini.

Hal ini dikarenakan KPU DKI Jakarta memang telah meniadakan pemasangan APK pada kampanye putaran kedua ini.

"Mungkin dari orang per orang itu ada, tapi dari para tim pemenangan tidak pernah dan memang telah sesuai dengan aturan tidak diperkenankan lagi", ujar Pantas.

Komisioner Panwaslu Jakarta Utara, Desinta mengakui bahwa pihaknya telah di intimidasi oleh para pendukung Ahok-Djarot saat menurunkan APK di Warakas.

Menurut Desinta, Intimidasi yang telah dilakukan oleh para pendukung Ahok-Djarot berupa melontarkan kata kata yang dianggap tidak etis yang diarahkan kepada pengawas pemilu sebagai lembaga dan bukan mengintimidasi terhadap nama pribadi.

Oleh karena hal itu, Panwaslu berencana melaporkannya ke Sentra Penegakan Hukum terpadu (Gakkumdu ) yakni Bawaslu/Panwaslu, Polisi dan jaksa.

"Sempat konfliklah dibawah situ, yang jelas besok akan segera kami laporkan ke Gakkumdu", ujar Desinta.(News Kompasindo)

Isu penculikan anak merebak, Sumarsono tugaskan Satpam jaga Kalijodo.

News Kompasindo  - Sumarsono, Pelaksana Tugas ( Plt ) Gubernur DKI Jakarta berencana untuk menempatkan setidak nya 10 petugas keamanan atau Satpam di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak ( RPTRA ) Kalijodo, Jakarta Barat.

Hal ini dikarenakan sejak peresmian RPTRA, belum ada pengamanan resmi yang ditempatkan oleh Pemerintahan Provinsi DKI Jakart. Petugas pengamanan itu akan ditempatkan di seluruh wilayah RPTRA Kalijodo.

"Lalu pengamanan masih belum jelas. seharusnya ada security, paling tidak ada 10 orang security. paling tidak minggu depan sudah akan kami hadirkan untuk menjaga Kalijodo", ujar Sumarsono di RPTRA Kalijodo, Senin ( 27/3/17).

Selain untuk menjaga keamanan, para petugas juga akan mengawasi anak anak yang sedang bermain di RPTRA. kebanyakan, lanjut Sumarsono, karena semakin ramainya pengunjung, anak anak yang kini tengah bermain sejumlah permainan seperti di arena skateboarf hingga trek sepeda akan luput dari pengawasan orang tua mereka.

Para petuga yang akan mengawasi penggunaan permainan harus sesuai dengan umur. adapun saat dirinya meninjau RPTRA itu, terlihat sejumlah permainan yang diperuntukan anak anak mengalami kerusakan akibat digunakan oleh orang dewasa.

"Makanya di dalam waktu dekat ini akan segera kami benahi manajemen atau pengelolaan RPTRA dengan sebaik baiknya demi memberikan rasa keamanan dan kenyamanan melalui dana SCCR Sinamrmas Land seluas 4 hektar.

Sementara di sisi lain, wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, Pemprov DKI akan segera melakukan penataan terhadap semua pedagang kaki lima yang berjualan di RPTRA Kalijodo, Jakarta.

Dirinya menjelaskan, para kesemua PKL tersebut akan ditempatkan di lokasi khusus yang akan dibangun oleh Pemprov DKI. selain penataan, Pemprov DKI juga akan melakukan pendataan terhadap PKL yang berjualan di Kalijodo.

"Akan segera ditata dan didata. kalau di Monas permanen, ini ditata. kenapa perlu ada Pedagang kaki lima disana, hal ini karena mereka ( pengunjung ) kalau haus itu jauh dari perkampungan. justru itu dapat menumbuhkan ekonomi kerakyatan", ujar Djarot di Balai Kartini.(News Kompasindo)

Taufik : RT/RW yang masih dukung Ahok harus diperiksa kesehatan jiwanya

News Kompasindo - Mohammad Taufik, Wakil Ketua Tim pemenangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta no urut tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, menilai bahwa perangkat warga RT/RW yang masih memberikan dukungan kepada Basuki Thajja Purnama atau Ahok-Djarot Saiful Hidayat harus berpikir.

Dirinya menilai bahwa Ahok merupakan contoh pemimpin yang tidak peduli dengan keberadaan RT/RW di Jakarta.

"Kalau ada RT/RW yang masih mendukung Ahok sebagai Gubernur, harus diperiksa kesehatan jiwanya", kata Taufik pada deklarasi dan Apel Siaga RT dan RW untuk TPS di Ciracas, Jakarta Timur, Minggu ( 26/3/17) siang.

Menurut Taufik, para pengurus RT maupun RW tidak punya alasan lagi untuk memberikan dukungan kepada Ahok dan pasangannya Djarot Saiful Dihdayat sebagai calon petahana.

Dirinya mengimbau kepada para pengurus baik RT maupun RW untuk segera memberikan dukungan kepada Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang telah memberikan janji perhatian dan dukungan penuh kepada RT dan RW.

Didalam kesempatan yang sama, Taufik juga telah menargetkan Anies-Sandi untuk dapat memeroleh suara secara signifikan di Ciracas pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta, 19 April 2017 mendatang.

Dirinya juga meminta para kader parpol pengusung Calon Gubernur dan Wakil Gunernur serta para relawan agar dapat aktif dan melaporkan dugaan kecurangan yang didapati di lapangan saat diadakan pencoblosan Pilkada DKI mendatang.

Sebelumnya Taufik juga telah menyinggung kinerja Pemprov DKI Jakarta dibawah kepemimpinan Basuki Thajaja Purnama atau Ahok terkait dengan depo Mass Rapid Transit ( MRT ) jalur Selatan - Utara.

Dirinya juga menilai Pemprov DKI yang tidak konsisten mengenai penetapan depo di jalur tersebut. dimana saat ini Pemprov DKI telah memutuskan kembali membangun depo MRT ddari Bundaran HI menuju Kampung Bandan.

"Ini Pemprov kok nampaknya tidak ada keseriusan, saya kira bisa saya bilang begitu, seharusnya kalau mau dipindah ya kaji dulu dong", ujar Taufik.

"Ini kok proyek triliunan dipakai buat main main, apa tidak tahu uang rakyat dipakai, waktu itu saya tidak protes, RP.11.7 triliun lewat donk uang rakyat itu", ujar Taufik.(News Kompasindo)

Dituntut cabut IMB, Walikota : tembak kepala saya saja

News Kompasindo - Banyaknya unjuk rasa untuk penolakan pendirian Gereja Santa Clara di Bekasi, Jawa barat oleh sekelompok orang sempat berlangsung ricuh pada Jumat (24/3/17) kemarin. Polisi juga sempat menembakan gas air mata ke kerumunan massa yang berusaha mendobrak masuk ke dalam areal gereja.

Komisaris Polisi Erna Ruswing yang menjabat sebagai Kasubag Humas Polres Metro Bekasi mengatakan, bentrokan sempat pecah antara para pengunjuk rasa dengan pihak kepolisian. setidak nya terdapat lima orang anggota kepolisian Polres Metro Bekasi yang menjadi korban didalam peristiwa tersebut.

Sebelumnya diketahui, peristiwa kericuhan itu terjadi ketika kelompok orang yang diketahui menuntut agar Pemerintah kota Bekasi agar segera mencabut izin memdirikan bangunan ( IMB ) terhadap pendirian Gereja Santa Clara. namun pihak Pemerintah Kota Bekasi menolak keras tuntutan dari massa tersebut.

Wali kota Beksi Rahmat Effendi sendiri menegaskan komitmennya untuk dapat memastikan seluruh warga kota Bekasi mendapatkan segala hak kebebasan beragama serta keyakinannya. menurutnya, Kota Bekasi sendiri memiliki daya tarik tersendiri karena masyarakatnya memiliki latar belakang yang berbeda.Oleh karena itu, keberagamaan yang telah ada harus dapat selalu di jaga sebagai salah satu aset berharga didalam pembangunan.

"Bekasi itu adalah kota yang heterogen, tentunya hal ini menjadi daya tarik tersendiri. dimana saat ini laju pertumbuhan kota Bekasi pun menjadi cukup baik. keberagaman dan kearifan lokal adalah suatu aset untuk dapat membangun suatu daerah", ujar Rahmat saat berpidato di Kongres Nasional Kebebasan beragama dan Berkeyakinan di balai kartini, Jakarta Selatan, Kamis ( 16/3/17).

Dirinya pun kemudian menceritakan upaya yang telah dilakukan saat terjadinya penolakan oleh sekelompak massa terkait dengan pembangunan Gereja Katolik Santa Clara.

"Saya sangat tegas menolak hal itu. saya bilang di depan mereka, lebih baik kepala saya ditembak dari pada saya harus ikut kalian untuk mencabut IMB gereja. IMB itu telah sesuai dengan hukum yang berlaku", ucap Rahmat.

Dirinya juga mengatakan bahwa selama dirinya menjabat sebagai wali kota Bekasi. dirinya telah berkomitmen untuk menjadikan Bekasi sebagai kota yang toleran dan damai. dengan demikain, pemikiran orang tentang mayoritas dan minoritas harus segera dihilangkan.

Sementara itu, massa yang menolak pendirian gereja tersebut menyatakan bahwa wilayah Bekasi yang menjadi lokasi berdirinya gereja itu dihuni mayoritas masyarat Muslim. sehingga mereka menuntut agar lokasi gereja dapat dipindah ke tempat lainnya.

"Kami tidak larang adanya pembangunan gereja, tapi kami mohon agar pembangunan gereja jangan di tempat yang mayoritas di huni umat muslim", ujar Koordinator lapangan Aksi Majelis Silaturahim Umat Islam Bekasi ( MSUIB) iman Faturohman.

Wali kota bekasi Rahmat merupakan salah seorang dari tiga pimpinan yang telah mendapatkan penghargaan dari Komnas HAM karena dirinya dinilai mampu untuk menjaga kebebasan beragama dan berkeyakinan. dirinya juga dijadwalkan akan menjadi seorang pembicara di dalam konferensi terkait dengan hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Vatikan pada 23 Mei 2017 mendatang.

Menurut Komnas HAM, Rahmat telah berhasil untuk menyelesaikan masalah empat gerejea yang sebelumnya telah ditolak oleh sebagian warga.Selain itu, dirinya juga dianggap memiliki ketegasan untuk tidak mencabut IMB gereja karena proses perizinan telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

"Sikap ini telah membuktikan bahwa ketegasan dan keberanian yang dimiliki wali kota Bekasi dapat menjadi solusi terhadap  sikap pihak intoleran dari sebagian masyarakat", Kata Jayadi Damanik, koordinator Desk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Komnas HAM.(News Kompasindo)

KPU tutup mata, ada spanduk salah satu paslon waktu blusukan.

News Kompasindo - Calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Thajaja Purnama atau Ahok sore tadi mengunjungi warga Koja, Jakarta Utara. dirinya sempat berdialog dengan sejumlah warga ketika berada di depan alat peraga kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta no urut pemilihan tiga Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Spanduk dari pasangan calon urut tiga itu dijumpai ketika Ahok sedang mengunjungi rumah warga yang diketahui bernama Suhaeni ( 77 ) yang merupakan warga Koja, Jakarta Utara. saat dirinya sedang berkeliling untuk mengunjungi warga Koja. Ahok juga menyempatkan diri untuk melakukan dialog dengan Suhaeni yang sedang berada di teras rumah. namun Ahok tidak sempat untuk masuk kedalam rumah warga.

"Ibu sakit apa ? ", tanya Ahok kepada Suhaeni di kediamannya di Koja, Jakarta Utara, Jumat ( 24/3/17).

"Sakitnya itu macam macam lah pak, Lutut saya sakit, kolesterol tinggi sama suka buang air juga pak", jawab Suhaeni.

Ahok kemudian mengingatkan Suhaeni agar dapat selalu menjaga kesehatan agar hatinya dapat selalu senang.selain mengingatkan Suhaeni untuk menjaga kesehatan, ahok juga menghimbau agar Suhaeni dapat mengecek kesehatannya di Pukesmas atau Rumah Sakit terdekat.

"Ibu, Selalu jaga kesehatannya ya.selalu cek kesehatan ibu di Pukesma atau rumah sakit ya", imbau Ahok.

"yang terpenting hati ibu bisa senang terus", tutup Ahok.

Sebelumnya Ahok kembali untuk mengunjungi warga lansia yang sakit di Koja. terlihat juga beberapa warga yang secara khusus dikunjungi oleh Ahok. warga yang dikunjungi oleh Ahok diketahui bernama Witri ( 67 ) yang mengalami pengapuran tulang sehingga sudah tidak dapat berjalan.sementara itu, Jaman ( 75 ) juga dikunjungi oleh Ahok. Jaman diketahui menderita Stroke sejal lima tahun yang lalu dan Ahok sempat juga menawarkan untuk menunaikan ibadah haji kepada dirinya.(News Kompasindo)

M Taufik : laporan terhadap Anies-Sandi hanya lucu lucuan saja

News Kompasindo - M Taufik, Wakil Ketua Tim Pemenangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta no urut pemilihan tiga, Anies Baswedan- Sandiaga Uno, menilai telah ada pihak pihak yang ingin melakukan kriminalisasi terhadap Anies-Sandi.

Menurut Taufik, Hal itu terlihat dari sejumlah orang yang membuat laporan ke pihak kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) kepada Anies-Sandi selama masa Pilkada DKI Jakarta putaran kedua.

Dirinya juga mengklaim, ada kelompok kelompok yang terlihat panik melihat semakin banyaknya dukungan yang kini diberikan oleh masyrakat kepada Anies-Sandi.

"Ini saya kita hanya untuk kriminalisasi, karena adanya kepanikan kelompok kelompok tertentu. dukungan dari publik kini semakin kuat kepada Anies-Sandi sehingga dia panik. Stoplah yang begitu begitu, sudahlan", ujar Taufik di kantor DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis ( 23/3/17).

Taufik kemudian terlihat menyindir salah satu masyrakat yang telah melaporkan Sandiaga kepihak kepolisian, Fransiska Kumalawati Susilo. Fransiska telah melaporkan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta dengan no urut pemilihan tiga, Sandiaga Uno terkait dengan dugaan penggelapan di dalam penjualan sebidang tanah yang berada di Jalan Raya Curug, Tangerang Selatan, Banten pada 2012 silam.

Dirinya lantas mempertanyakan laporan yang baru dilaporkan Fransiska ketika Pilkada DKI berlangsung. dirinya juga menyakini dengan adanya laporan tersebut tidak akan mempengaruhi terhadap elektabilitas Anies-Sandi pada Pilkada DKI.

"Itu tidak ada pengaruhnya, cuma hanya menggangu pikiran saja, untuk apa sih itu. kalau pun mau diselesaikan, kenapa tidak tiga tahun yang lalu diselesaikan", ujar Taufik.

"Yang kami anggap tidak benar pasti kami laporkan lagi, seudah pencemaran nama baik itu", ujar Taufik.

Adapun Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta no urut pemilihan tiga, Sandiaga Uno telah dua kali dilaporkan oleh pelapor Fransiska didalam kasus dugaan penggelapan tanah serta pemalsuan kwitansi jual beli. Sedangkan Calon Gubernur DKI Jakarta no urut pemilihan tiga, Anies Baswedan telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) oleh Direktur Eksekutif GACD Andar Mangatas Situmorang atas tuduhan telah melakukan penyelewengan didalam kegiatan Frankfurt Book Fair pada tahun 2015 lalu.(News Kompasindo )

Bestari : Prihatin, semakin hari Panwaslu semakin lebay

News Kompasindo - Bestari Barus, Juru bicara tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dengan no pemilihan dua, Basuki Thajaja Purnama atau Ahok - Djarot Saiful Hidayat menilai Panitia Pengawas Pemilu ( Panwaslu ) Jakarta Timur harus lebih teliti di dalam menentukan dugaan pelanggaran kampanye.

Ini merupakan respon terhdap Panwaslu Jakarta Timur yang menemukan adanya dugaan pelanggaran kampanye saat istri dari Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Thajaja Purnama atau Ahok, Veronica Tan sedang menghadiri pembagian sumbangan dari partai Nasdem di kawasan Cipinang Melayu, Jakarta Timur pada Kamis ( 16/3/17).

"Yang sebenarnya dikatakan fasilitas pemerintah itu apa ? posyandu ? posyandu kok menjadi fasilitas pemerintah? mana ada. tempat yang dikunjungi ( Istri Ahok , Vronica ) itu kan kantor RW, jadi bukan fasilitas pemerintah. jadi tolong lah ( Panwaslu ) jangan lebay gitu", kata Bestari, Rabu ( 22/3/17).

Dirinya mengatakan, pihak Panwaslu kebih baik memantau kegiatan yang dilaksanakan di banyak rumah ibadah seperti Masjid. sebab, saat ini banyak sekali kegiatan kampanye yang tersembunyi dan dilakukan di dalam masjid.

"Sekarang itu bu Veronica melanggar apa ? memangnya dia siapa? apa dia itu calon ( Gubernur atau Wakil Gubernur ) ? makanya tolonglah jangan terlalu lebay gitu ", kata Ketua DPW partai Nasdem DKI Jakarta tersebut.

Sahrozi, Ketua Panwaslu Jakarta Timur sebelumnya telah mengatakan tidak ada informasi mengenai kegiatan bakti sosial oleh Partai Nasdem di Posyandu RW 04, Kelurahan Cipinang. selain itu, tidak ada informasi mengenai kehadiran istri orang no satu DKI tersebut.

Saat dilakukan pembagian sumbangan bubur dan biskuit untuk anak anak, sebagian warga Cipinang Melayu merasa keberatan. kemudan mereka melapor kepada Panwascam Makasar. kemudian Panwascam membuat temuan tersebut dengan dugaan pelanggaran yakni menggunakan fasilitas pemerintah yaitu Posyandu.

Agar dapat membuktikan dugaan pelanggaran kampanyte tersebut, Panwaslu Jakarta Timur akan segera memanggil Liaison Officer ( LO ) dari partai Nasdem yang hadir di saat pembagian sumbangan dan Lurah Cipinang Melayu untuk dimintai keterangan.

Panwaslu Jakarta Timur akan segera memastikan apakah kegiatan tersebut merupakan bagian dari tim kampanye Ahok-Djarot.( News Kompasindo )

Aneh, Jenguk orang sakit, Ahok wajib lapor Bawaslu

News Kompasindo - Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta telah meminta pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta agar dapat melaporkan kegiatan mereka selama masa kampanye kepada pihak Bawaslu.

Aturan ini berlaku terhadap semua pasangan calon termasuk juga dengan Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Thajaja Purnama atau Ahok-Djarot Saiful Hidayat.

Selama ini, Ahok juga kerap membantah dirinya telah melakukankegiatan untuk menemui warga adalah bentuk kampanye.

Namun, sebagai seorang petahana yang mana program nya melanjutkan kepada program pemerintah saat ini. Ahok tetap diminta untuk dapat melapor sehingga ada petugas Bawaslu yang bisa mengawasi kegiatan mereka.

"Visi dan misi dari Pak Ahok itu banyak mau melanjutkan program program dari pemerintah daerah yang sekarang memang telah dia pimpin. kalau dia ingin melanjutkan program program itu, ya dibuat saja kegiatan kampanye", ujar Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti di kantor Bawaslu DKI, Sunter Agung, Jakarta Utara, Jumat ( 17/3/17 ).

Salah satu kegiatan dari Ahok yang telah tidak dilaporkan ke pihak Bawaslu adalah saat melakukan kunjungan ke Pademangan. disana Ahok mengunjungi sejumlah warga lanjut usia serta warga yang sakit.

Dirinya juga menyosialisasikan sejumlah program kesehatan milik Pemprov DKI yang bernama Ketuk Pintu layani dengan Hati.

Hampir sudah sepekan ini, kegiatan dari Ahok sulit untuk diketahui. Ahok kerap mengunjungi warga yang sakit tanpa diketahui para awak media.

Dirinya juga telah menyampaikan bahwa kegiatannya selama ini memang bukan untuk berkampanye.

Dirinya mengaku tengah memeriksa pekerjaan SKPD dengan cara mendatangi langsung kerumah rumah warga.Dirinya tidak berpikir masa kampanye putaran kedua ini begitu singkat hanya 1 bulan.

Dirinya menganggap tidak perlu berkampanye lagi karena misi dan visinya sudah diketahui orang banyak. dirinya hanya memanfaatkan masa cutinya untuk mengecek pekerjaan anggotanya.

"Aku tidak pernah mengajak orang untuk memilih aku kalau dilapangan.tidak pernah tuh, aku cuma mau cek kerjaan saja mumpung lagi cuti", kata Ahok.

Dirinya mengaku memanfaatkan waktu cuti untuk dapat memeriksa beberapa pekerjaan seperti ketika dirinya menjenguk para orang sakit, Ahok akan bertanya apakah ada Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang pernah mendatangi warganya tersebut.

Setealh dirinya selesai cuti, dia bisa menanyakan langsung hal itu kepada pihak SKPD terkait.

"Sudah pernah saya catat nih, begitu telah aktif lalu rapim, saya akan panggil, kok tempat ini tidak sampai", ujar Ahok.

Djarot, Wakil Gubernur DKI Jakarta juga membela Ahok terkait dengan hal itu, dirinya menilai, tidak semua agenda dari Cagub dan Wacagub harus dilaporklan kepada pihak Bawaslu DKI Jakarta.

Menurutnya, tidak semua kegiatan yang dilakukan adalah dalam rangka kampanye meskipun kehadiran mereka disuatu tempat biasanya pasti mengundang perhatian warga.

"Kami ini sangat repot, maksudnya itu begini, kalau misalnya saya kepasar bersama dengan keluarga, lalu warga pada kumpul, itu kampanye gak? kan ngak mungkin ( kegiatan ) itu kami daftarkan ke Bawaslu", ujar Djarot.

"Saya ingin potong rambut, masa ( melapor ) ke Bawaslu ? saya mau nonton bioskop dengan anak saya, masa harus lapor Bawaslu?", ujar Djarot.

Djarot menilai, kegiatan Ahok dalam rangka menjenguk para orang sakit bukan dalam rangka kampanye melainkan untuk mengecek pekerjaan dan Ahok juga tidak meminta orang tersebut untuk memilih dirinya.

'Saya sangat yakin Pak Ahok tidak melakukan kampanye, kalau dirinya mau mengunjungi orang sakit kampanye gak? ya tidak donk, kecuali Pak Ahok mengumpulkan orang orang lalu menyampaikan visi misi dan disuruh untuk pilih dirinya", ujar Djarot.(News Kompasindo)

Sama sama poligami, apa beda ustaz Al Habsyi dengan Aa Gym ?

News Kompasindo -Ternyata selama ini Ustaz Al Habsyi sudah berpoligami selama 7 tahun terakhir tanpa diketahui oleh istri pertamanya Putri Aisyah Aminah.

Yang lebih menyedihkan adalah istri pertamanya baru mengetahuinya pada akhir tahun kemarin kalau suaminya telah menikah lagi.

Lebih pahit, nyatanya selama 7 tahun ini ustaz Al Habsyi telah berbohong mengenai pernikahannya dengan perempuan lainnya yang diketahui bernama Yuyun Wahyuni.

Selain itu, sang ustaz Al Habsyi diketahui juga telah memiliki dua orang buah hati dari pernikahan diam diamnya dengan istri keduanya Yuyun.

Setelah menjalani mediasi internal antara ustaz Al Habsyi dan Putri Aisyah Aminah serta pihak ketiga, Yuyun Wahyuni istri kedua sang ustaz. putri dikabarkan memutuskan untuk menggugat cerai sang ustaz.

Saat ini, Rumah tangga yang telah dibina selama lebih dari 12 tahun bersama dengan ustaz Al Habsyi harus dipertaruhkan di Pendadilan Agama jakarta Timur.

Lalu, praktek poligami yang dijalankan sang ustaz apakah sama dengan yang dijalani oleh Aa Gym ?

Masih terlintas dipikiran kita pada tahun 2006 silam, KH Abdullah Gymnastiar atau akrab disapa Aa Gym telah membuat heboh publik tanah air karena memutuskan untuk melakukan poligami.

Hj Ninih Mutmainnah atau Teh Ninih yang merupakan istri pertama Aa Gym saat itu berusaha untuk menerima keputusan suaminya untuk menikah lagi.

Keputusan untuk menerima keputusan dari suaminya tersebut merupakan keputusan terberat yang harus dijalani oleh Teh Ninih,padahal dirinya mengetahu sang suami telah menikah lagi dengan perempuan yang jauh lebih muda bernama Alfarini Eridani.

istri pertama ustaz tersebut juga pernah mencurahkan isi hatinya kepada seorang osikolog Tika Bisono karena sang suami telah menduakan dirinya.

"Dia ( Teh Ninih ) juga pernah share ke kita, dia akan coba mengatasi masalah itu dulu", kata Tika.

Sebagai seorang psikolog, dirinya juga telah meramalkan kalau rumah tangga Aa Gym dan Teh Ninih tidak akan berjalan mulus.

"Sudah aku prediksikan", kata Tika.

Rupanya prediksi dari sang psikolog benar. rumah tangga yang telah dibina selama 20 tahun antara Aa Gym dengan Teh Ninih hancur.

Sudah jatuh tertimpa tangga, mungkin ini lah pribahasa yang tepat untuk Teh Ninih. bagaimana tidak, setelah dirinya harus pahit menerima keputusan suaminya. kini, malah Aa Gym yang telah mengajukan permohonan cerai terhadap Teh Ninih melalui pengadilan Agama Bandung pada 2011 lalu.(News Kompasindo)

Dilaporkan ke Polisi, Sandiaga ungkap ada pihak yang ingin menjegalnya

News Kompasindo - Calon wakil Gubernur DKI Jakarta no urut pemilihan tiga, Sandiaga Uno menilai bahwa ada tekanan yang membuatnya dapat dikaitkan dengan kasus dugaan pencemaran nama baik yang telah dilaporkan pada 2013 lalu.

Sandiaga akan diperiksa sebagai saksi di dalam kasus dugaan pencemaran nama baik atas laporan dari Dini Indrawati terhadap Eli.

"Pihak aparat kepolisian benar benar sangat siaga menghadapi berbagai macam laporan terutama laporan yang berasal dari media sosial dan dari beberapa tekanan dari berbagai pihak", ujar Sandiaga, di Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat ( 17/3/17).

Dirinya menuturkan, kasus ini seakan akan dibuat menjadi besar karena dirinya tengah maju menjadi calon wakil gubernur DKI Jakarta.

"Tentunya di dalam kasus ini telah termanfaatkan situasi politik saat ini", kata dia.

Dirinya terlihat menolak berkomentar banyak soal apakah dirinya merasa menjadi korban diskriminalisasi di dalam kasus ini. dia malah balik mengapresiasi pihak kepolisian yang telah mau menindaklanjuti kasus ini.

"Saya tidak mau banyak komentar masalah itu. menurut saya yang seharusnya diapresiasi adalah kinerja dari pihak Polsek Tanah Abang yang langsung menindaklanjuti dan saya juga sebagai warga negara harus taat hukum juga", kata Sandiaga.

Dirinya telah memberikan keterangan kepada pihak kepolisian terkait dengan kasus yang bermula dari laporan warga yang bernama Dini Indrawati pada 7 November 2013 lalu. Dini juga telah melaporkan Eli yang juga anggota  anggota dari komunitas 'Jakarta Berlari' atas tuduhan pencemaran nama baik.

Sandiaga merupakan Ketua dari Komunitas Jakarta Berlari. menurut Kepala bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo TYuwono, keterangan dari Sandiaga sangat dibutuhkan selaku merupakan Ketua dari Komunitas Jakarta Berlari tersebut.

Di dalam laporan yang dibuat Dini juga menyertakan pasal 310 KUHP tentang tindakan pencemaran nama baik dan fitnah. peristiwa yang dilaporkan Dini terjadi di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, pada 31 Oktober 2013.

Didalam kasus perkara ini, Sandiaga diminta untuk memberikan keterangannya sebagai saksi dan polisi telah memastikan Sandiaga bukan sebagai pihak yang berperkara.(News Kompasindo )

Setelah Dp 0 Rupiah. Anies-Sandi keluarkan lagi program Ok-OTRIP

News Kompasindo - Program transportasi OK-OTRIP mulai diperkenalkan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta no urut pemilihan tiga Anies Baswedan-Sandiaga Uno. program ini merupakan program dari konsep untuk menerapkan tarif transportasi terintegrasi sebesar Rp.5.000,-.

Disaat melakukan kunjungan ke kawasan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Jumat ( 10/3/17 ), calon waki gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyebutkan konsep program dari OK-OTRIP sangat berbeda dengan program Transjakarta yang menerapkan tarif sebesar Rp.3.500 sekali jalan.

Pada program Ok-OTRIP ini, dirinya berjanji akan menggandeng angkot angkot eksiting untuk dijadikan alat transportasi pengumpan. hal ini sangat jauh berbeda dengan sistem Transjakarta saat ini yang mana angkutan pengumpannya adalah bus bus sedang.

Masih menurut Sandi, sistem Transjakarta yang telah diterapkan saat ini tidak mengakomodir keberadaan angkot sehingga para pengguna Transjakarta yang terlebih dahulu harus mengeluarkan biaya ongkos angkot untuk menuju ke Halte Transjakarta.

"Sekarang ini hanya lewat Transjakarta saja. kalau sudah sampai bawah harus sambung pakai angkot san sebagainya sampai ke Transjakarta ongkos bisa sampai Rp.15.000. tapi nanti program OK-OTRIP hanya RP.5.000 semua", ujar Sandi.

Melalui Pandji Pragiwaksono, juru bicara Anies - Sandi menjelaskan melalui situs www. pandji.com, menyatakan bahwa tidak semua kawasan pemukiman yang ada di Jakarta bisa dilalui bus. disitulah dirinya menilai perlu menggandeng angkot angkot untuk dijadikan angkutan pengumpan.

Dirinya juga mengatakan bahwa angkot merupakan angkutan yang lahir dari kebutuhan masyrakat sehingga dirinya menilai angkot tidak boleh dihapus seperti keinginan dari Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Thajaja Purnama atau Ahok.

Sebelumnya Ahok memang sudah beberapa kali melontarkan keinguinan nya untuk menghapus angkot. selain itu, dirinya juga menyebutkan angkot pasti akan kalah untuk bersaing jika tidak mau bergabung di dalam sistem Tranjakarta.

"Jangankan angkot, di komplek perumahan saya saja, ada odong odong yang telah menjadi moda transportasi. tidak bohong saya. itu isinya ibu ibu semua. sampai di supermarket, semua turun trus kasih duit ke supirnya. itu semua terjadi karena kebutuhan hidup", kata Pandji.

Menurut Pandji, angkot harus dijadikan bagian dari semua perubahan dan dirangkul untuk diubah sistemnya menjadi lebih baik lagi.

"Jangan angkot itu dihapus dan diganti dengan bis 9-10 meter seperti keinginan dari Pak Basuki", ujar dia.

Dirinya juga mengatakan Anies-Sandi berencana untuk merangkul angkot dan mengubah sistemnya menjadi lebih akuntabel serta profesional, dirinya yakin dengan adanya cara ini tidak akan ada lagi terlihat angkot angkot ngetem ataupun supir tembak.

"Ketimbang menghapus angkot serta menghilangkan penghasilan dari sebagian warga Jakarta. karena kalau diganti bus, tentunya satu bus akan lebih banyak memuat penumpang dan menjadikan jumlah busnya lebih sedikit bila dibandingkan dengan jumlah angkot. ini berarti jumlah supir yang akan diperkerjakan akan menjadi lebih sedikit", ucap Pandji.

Dirinya juga menjelaskan apa yang telah direncanakan Anies-Sandi pada program OK-OTRIP sama dengan yang telah dilakukan oleh Ahok pada sistem transjakarta saat ini. seperti adanya sertifikasi untuk para pengemudi, sistem setoran yang diganti dengan sistem yang berdasarkan kilometer tempuh serta pembayaran non tunai melalui E-money.

Namun menurutnya, untuk sistem setoran dan pembayaran non tunai melalui E-money, dirinya menegaskan bahwa Anies -Sandi akan juga mengandeng angkot untuk dapat terlibat didalamnya. ua menyebutkan bahwa nanti di setiap pintu angkot akan dipasang card reader untuk tap-in, tap-out, seperti yang telah diterapkan Ahok di Halte Transjakarta.

"Ketika hendak turun dari angkot dan hendak lanjut naik Transjakarta, maka penumpang akan tap-in kartunya lagi di Transjakarta. apabila jarak antara tap-out di moda sebelumnya dan tap-in di moda lanjutannya kurang dari 30 menit, maka saldo tidak akan terpotong lagi", ujarnya.

Lebih lanjut lagi, dirinya menilai pemimpin Jakarta sudah seharusnya untuk dapat memenuhi kebutuhan para warganya, tidak hanya yang menjadi pengguna kenderaan pribadi atau yang naik angkutan umum, tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan warga yang menjadi pengemudi angkutan umum tersebut.

"Sampai disini saya ingin mengatakan bahwa solusi yang telah Pak Basuki tawarkan tidak salah. menghilangkan angkot dan menggantinya dengan bus bisa menjadi salah satu solusi yang beliau anggap baik. saya sangat yakin kalau beliau sudah pikirkan. beliau juga dapat menjamin angkot dapat beroperasi kalau mau beroperasi. akan tetapi kalau mau beroperasi tidak akan bisa menang lawan beliau. jadi pada akhirnya itu keputusan yang jadi hak pemimpin Jakarta. anda tinggal milih mau cara memimpin yang mana", ujar Pandji.(News Kompasindo)

Kasad Mulyono : Jangan main main sama saya !

News Kompasindo - Kepala Staf Angkatan Darat ( Kasad ) Jenderal TNI Mulyono menegaskan dirinya tidak akan segan untuk memecat anak buahnya jika terbukti ikut didalam melakukan penyelundupan narkotika dari Cina.

Dirinya mengakui sampai saat ini belum ada menerima laporan adanya keterlibatan anggota TNI di dalam penyelundupan narkotika asal China.

"Kalau terbukti ikut kami pecat. Kolonel aja saya pecat, ini apalagi hanya seorang prajurit. kalau di tentara tidak bisa main main. rehabilitasi itu tidak perlu di tentara",kata Mulyono di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Jumat ( 10/3/17).

Menurutnya, Anggota TNI yang terbukti terlibat dengan narkotika telah melalaikan sumpah prajurit dan Sapta Marga. karena itu lah, maka tidak ada kompromi bagi siapa saja anggota TNI yang terlibat didalamnya.

"Saya pastikan tidak akan main main soal narkoba karena kita sendiri tahu dampaknya seperti apa", ujar Mulyono.

Untuk mencegah masuknya narkotika ke dalam kalangan prajurit TNI, Mulyono menuturkan akan lebih sering melakukan inspeksi yang akan dilakukan di asmara TNI, Tes urin juga akan dilakukan di dalam melakukan inspeksi tersebut.

"Kami saat ini sedang pembersihan kedalam. sidak terus kedalam asrama, urin juga kami sidak', ucap Mulyono.

Dugaan adanya keterlibatan oknum TNI didapat saat Badan Narkotika Nasional ( BNN ) berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika asal China yang direncakan akan dipasarkan di Medan, Sumatera Utara. Bersama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, BNN telah berhasil menggagalkan penyelundupan ribuan jenis narkotika. dimana dari pengerebekan tersebut disita 48.16 kg sabu, 3.702 butir pil ekstasi dan 454 pil happy five.

Disaat melakukan pengejaran, petugas BNN berhasil menangkap SY ( 45 ) yang di duga memiliki peran sebagai koordinator kurir serta Am ( 32 ) sebagai penerima barang. kedua pelaku ditangkap di rumah HAB yang juga merupakan rumah seorang oknum TNI di daerah Sunggal. namun sewaktu dilakukan pemgerebekan, HAb tidak berada di lokasi pengerebekan.

Disana terdapat ZAK yang merupakan adik HAB. sampai saat ini oknum TNI itu belum diketahui dimana keberadaannya. BNN telah melakukan koordinasi dengan Komando Militer dan Polisi Militer ( POM ) TNI AD.(News Kompasindo )

Akbar Tanjung terkejut banyaknya kader Golkar terlibat kasus E-KTP

News Kompasindo - Akbar Tanjung, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar mengaku sangat terkejut dengan adanya kabar bahwa sejumlah kader partai Golkar terlibat didalam kasus dugaan korupsi E-KTP.

"Tentunya saya sebagai salah satu senior di Partai Golkar, saya sangat terkejut dengan adanya dakwaan dakwaan tersebut. Tapi tentu saja kita juga harus menghormati proses hukum", katanya seusai menghadiri lokakarya perkaderan oleh Himpunan Mahasiswa Islam ( HMI ) cabang Malang, Jumat ( 10/3/17).

Menurutnya, semua elemen di negeri ini telah sepakat untuk memberantas korupsi. dengan begitu, pihaknya juga akan menyerahkan seluruhnya kepada proses hukum yang berlaku.

"Kita serahkan saja kepada mekanisme hukum untuk menyelesaikan masalah ini", jelasnya.

Menurut Akbar, selain dari hukum negara, akan ada sejumlah sanksi yang berasal dari partai kepada pihak yang bersangkutan jika terbukti terlibat di dalam korupsi E-KTP.

"Kalau memang sudah terbukti diantara mereka itu terlibat di dalam kasus korupsi, tentunya mereka pasti akan dihukum oleh negara, melalui proses hukum tadu, tentunya organisasi partai juga akan memberikan sanksi atau hukuman juga kepada mereka yang terlibat", ungkapnya.

Namun sekarang pihaknya belum memastikan akan memberikan sanksi apa saja kepada para pelaku korupsi. menurutnya, pemberian sanksi juga harus sesuai dengan bobot keterlibatan mereka di dalam kasus E-KTP ini.

"Itu akan kita lihat juga kualitas kesalahan dari mereka itu seperti apa. karena itu ya kita tunggu saja proses hukum nanti sampai selesai. itu nanti yang akan menentukan kualitas dari kesalahan mereka", ungkap Akbar.

Dirinya hanya berharap agar Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) yang akan menangani kasus korupsi E-KTP ini dapat bekerja secara profesional di dalam mengungkapkan keterlibatan nama nama yang disebut menerima fee dari kasus dugaan korupsi tersebut.

"Tentunya harapan kita, KPK kan telah mneyebutkan nama nama. tapi soal berikutnya sejauh mana nama nama tersebut itu masuk kedalam kategori yang betul betul telah melanggar hukum', jelasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, sejumlah nama kader Partai Golkar muncul di persidangan yang disebut menerima fee dari hasil kasus dugaan korupsi E-KTP.

Kader kader dari partai Golkar yang masuk kedalam penerima fee diantaranya Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang disebut sebut menerima fee sebesar Rp.574 miliar dan mantan Ketua DPR Ade Komarudin yang juga di duga telah menerima fee sebesar 100.000 Dollar AS atau setara Rp.1.3 miliar.(News Kompasindo)

Masuk daftar E-KTP, Novanto bantah terlibat.

News Kompasindo - Setya Novanto, Ketua Umum Partai Golkar membantah dakwaan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK )  didalam  sidang kasus perddana kasus dugaan Korupsi pengadaan E-KTP.

Sidang perdana berlangsung di pengadilan Tipikor , Jakarta Pusat, Kamis ( 9/3/17) dengan dua terdakwa dari mantan pejabat Kemendagri yaitu Mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian dalam Negeri, Sugiharto dan Mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Irman.

Didalam dakwaannya, nama Setya Novanto masuk sebagai penerima sejumlah uang dari proyek E-KTP.

"Bahwa yang telah disampaikan saudara Nazarudin tentang pertemuan saya dengan Anas Urbanungrum adalah tidak benar adanya. saya tidak pernah mengadakan pertemuan tersebut terkait dengan E-KTP. saya tidak menerima uang sepersenpun", kata Novanto usai membukan Rapat Kerja Teknis ( Rakornis ) di Jakarta, Kamis ( 9/3/17).

Dirinya juga mengatakan telah diperiksa sebagai seorang saksi oleh KPK dan menyatakan kepada pihak penyidik bahwa dirinya tidak pernah menerima uang dan telah mengadakan pertemuan dengan Anas Urbanungrum serta Andi Narogong.

Meski telah disebutkan namanya oleh Jaksa KPK didalam persidangan, Novanto tetap mendukung penuh KPK untuk dapat memproses hukum pihak pihak yang telah terlibat di dalam kasus korupsi E-KTP yang telah merugikan negara hingga mencapai Rp.2.3 triliun.

Dirinya juga menepis adanya keresahan dan perpecahan yang tengah terjadi di tubuh Golkar terkait kasus E-KTP.

"Tidak ada perpecahan tapi yang perlu saya jelaskan pada kader yang ada di daerah bahwa Golkar tidak pernah menerima uang E-KTP. saya ingatkan semua tetap solid dan kuat", kata Novanto.

Ketua Umum partai Golkar tersebut disebut sebut ikut mencicipi kasus dugaan korupsi E-KTP sebesar Rp.574 miliar dari keseluruhan nilai proyek E-KTP.

Novanto diduga telah menjadi pendorong untuk disetujuinya anggaran dalam proyek E-KTP senilai Rp.5.9 triliun.

"Setya Novanto dan Andi Agustinus alias Andi Narogong ikut mendapatkan sebesar 11 persen atau sekitar Rp.574.2 miliar", ujar Jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis ( 9/3/17).(News Kompasindo)

Ancam penumpang, pengemudi GrabBike Triwahyuno diputuskan kemitraannya oleh Grab Indonesia

News Kompasindo - Mediko Azwar, Marketing Director Grab Indonesia mengatakan saat ini pihak nya telah memutuskan kemitraan dengan pengemudi Grab, Triwahyuno yang telah mengancam penumpang Grab bernama Nadya Barnes.

"Menyusul hasil dari investigasi dan berdasarkan bukti bukti yang terkait dengan kejadian tersebut. kami telah memutuskan kemitraan dengan pengemudi yang bersangkutan", ujar Mediko didalam keterangan tertulisnya, Selasa ( 7/3/17).

Tidak hanya itu, manajemen Grab telah menyatakan siap untuk mendukung Nadya jika dirinya ingin melaporkan Triwahyuno kepada pihak kepolisian.

Mediko mengatakan bahwa tindakan tegas ini diambil untuk dapat menegakan kode etik pengemudinya.

Untuk menghindari terjadinya hal hal serupa di kemudian hari, Manajemen Grab akan mengadakan pelatihan secara berkala bagi para pengemudi agar dapat beretika lebih baik.

"Salah satunya adalah dengan memberikan pelatihan ulang yang dilakukan secara berkala kepada para mitra pengemudi mengenai etika pelayanan kepada para penumpang sesuai dengan kode etik yang berlaku dan sekali lagi, kami menyampaikan permohonan maaf sebesar besarnya atas ketidak nyamanan yang dialami oleh penumpang tersebut", ujar Mediko

Insiden yang telah dialami Nadya dibaginya melalui media sosial Facebook pada Senin ( 6/3/17). pengalamannya itu bermula ketika pada Kamis ( 2/3/17) saat Nadya memesan GrabBike dari jalan Tol Cawang Grogol ke PT Metraplasa sekitar pukul 10.32 Wib.

"Saya ada pesan GrabBike dan ddapat telepon dari pengemudi yang menyuruh saya untuk membatalkan pemesanan karena jaraknya ke tempat saya. dia bilang batalkan karena dirinya masih jauh, jadi saya membatalkan secara berkali kali, tetapi aplikasi tidak merespon karena pengemudi sudah mengklik en route", tulis Nadya didalam akun media sosial Facebooknya, Seni ( 6/3/17).

Nadya lantas menelepon balik Triwahyuno, pengemudi itu untuk memberitahukan masalah yang terjadi dan meminta Triwahyuno sendiri yang membatalkan.

Setelah dirinya menaiki ojek online lainnya, Nadya ditelepon berkali kali oleh Triwahyuno dan dengan ucapan kasar.

Pengemudi Triwahyuno, kata NAdya telah berani bahkan menyebutnya Brengsek melalui aplikasi jejaring sosial Whatsapp. teror dari Triwahyuno tidak hanya sampai disitu saja. pada Senin, Nadya kembali diancam oleh Triwahyuno melalui layanan Whatsapp yang bernada SARA.(News Kompasindo)

Partai PDI Perjuangan akan Menurunkan Para Kader di Tanah Air Untuk mendukung Kemenangan Ahok-Djarot

Newskompasindo - Jakarta - Sehubung dengan Masa Kampanye dari tiap Paslon Dalam Rangka Pilkda DKI Jakarta putara ke dua ini, Partai PDI Perjuangan yang merupakan salah satu Partai pengusung utama dari Paslon nomor Urut 2 itu Yakni Cagub- Cawagub DKI Basuki Tjahja Purnama (Ahok) serta Djarot Saiful Hidayat kini merencanakan akan amendatangkan Para Kader dari tiap Pimpinan DPRD di Seluruh Indonesia ke Jakarta. 

Charles Honoris Selaku Bendahara Timses Ahok-Djarot Undangan kedatangan para Kader ini bertujuan untuk membahas perihal pemenangan Ahok-Djarot dalam Pilkada Putaran ke dua, Ungkap Charles di Posko Penmenangan Ahok-Djarot di Jl. Ccemara Jakarta Pusat Selasa 907/03/2017).

Bukan hanya itu saja, Charles juga mengatakan dari jumlah 107 anggota DPR RI dari pihak Parpol PDIP, masing-masing memiliki wilayah Pengampuan. Dalam Tiapa kader anggota DPR RI  wajib untuk memastikan Ahok-Djarot untuk unggul didalam wilayahnya sendiri.

" Kader dari PDIP khususnya untuk Pihak DPR RI yang tengah Berpolitisi di Partai Politik PDI Perjuangan, baik itu yang dari DPR RI maupun pihak DPRD wilayah pengampuan. wajib memenangkan paslon didaerahnya contohnya saja bila bertugas di kebon jeruk jadi ya punya andil untuk memenangkan di wilayah kebon jeruk" Ungkapnya.

Tentunya Hal ini dapat mempermudah PDI- Perjuangan dalam melihat serta mengevaluasi dari tiap hasil siara yang masuk yang ada wilayah Jakarta.

Dan Charles juga menyebutkan terkait penghadangan yang kerap kali erjadi pada wilayah JAkarta, Charles Menginformasikan mereka optimis bahwa tersebut tidak akan menggangu yang namnaya Kegiaitan Kampanye Ahok serta Djarot.

"Pihak Kami tidak memiliki kekhawatiran yang sedemikian, Kita akan tetap menghargai serta mengapresiasikan pihak keamanan, Pihak Kepolisian maupun yang berasal dari BAwaslu yang telah tanggap pada hari-hari di putaran pertama yang lalu. Dan dengan adanya keamanan, secara pribadi saya yakin akan jauh lebih baik dalam menanggani hal ini, tegasnya.

Diketahui Saat ini Pihak Paslon yang kini bersisakan 2 pasangan calon yakni dengan nomor Urut dua, Ahok-Djarot serta Nomor Urut tiga Yakni Anies - Sandiaga, sedang melakukan masa kampanye mereka. dan akan berjalan kurang lebih sampai bulan depan. 

Pada Pilkada Putaran kedua ini diharapkan Bahwa siapapun yang nanti terpilih dapat menjadikan kota Jakarta Jauh kebih baik lagi dari sebelummnya.

Djan tidak mempermasalahkan Lulung yang loncat sana loncat sini beri dukungan.

News Kompasindo - Abraham Lunggana alias Lulung kader Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) yang kini tengah memberikan dukungan kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dengan no urut pemilihan tiga Anies Baswedan-Sandiago Uno yang akan maju di putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017 tidak dipermasalahkan oleh Ketua Umum partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) versi Muktamar Jakarta Djan Faridz.

Adapun saat ini PPP versi Muktamar Jakarta telah menyatakan dukungan untuk pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta no urut pemilihan dua, Basuki Thajaja Purnama atau Ahok-Djarot Saiful Hidayat.

Diketahui pula di dalam putaran pertama, Lulung telah mendukung Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta no urut pemilihan satu, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

Setelah mengalami kekalahan didalam putaran pertama Pilkada DKI Jakarta, Lulung kembali menyatakan bentuk dukungan kepada Anies-Sandi.

"Tidak ada masalah kok. buktinya kan mereka ( Lulung ) tidak bergerak, mereka cuma pintar basa basi saja", kata Djan saat ditemui sejumlah wartawan di jalan Talang, Jakarta Pusat, Minggu ( 5/3/17).

Dengan adanya hal itu, kata Djan, dibuktikan dengan kalahnya pasangan dari no urut satu di putaran pertama di tempat tinggal Lulung di TPS 46, Sukabumi Utara, Kebon Jerok, Jakarta Barat.

Pasangan dengan no urut tiga Anies - Sandi menang di TPS tersebut dengan memperoleh 324 suara.

Sementara itu pasangan Agus-Sylvia memperoleh 156 suara dan pasangan Ahok-Djarot hanya mampu memperoleh 80 suara.

Lulung beralasan dirinya sedang sakit dan tidak sempat menyosialisasikan pasangan satu Agus-Sylviana kepada para warga.

"Iya, alasan dia itu sakit. Dia lagi tidur itu, sejak kapan Tanah Abang kalah kalau Haji Lulung ada disana?", ujar Djan.

Selain itu, dirinya juga memasikan Lulung tidak akan mendukung Anies-Sandiaga pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Tidak mungkin, percaya saja sama saya, Insya Allah. dia itu bekerja untuk saya", kata Djan.

Dirinya juga mengatakan masih mempercayai Lulung sebagai salah satu kadernya yang setia. bahkan dirinya juga telah menugaskan istri Lulung untuk dapat membina anak anak yatim yang ada di Tanah Abang.

Disisi lain, dirinya menegaskan tidak akan sembarangan memberikan sanksi kepada Lulung karena menurutnya tidak ada kesalahan yang telah dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu.(News Kompasindo)

Benarkah Adanya Imbalan Rp 12 Miliar Bagi Pembangkang Korea Utara ?

Newskompasindo -- Seoul- Sejak Terbunuhnya Kim Jong Nam, muncul berbagi kisruh antara beberap negara yaitu antara Pihak Malaysia dengan Korea Utara, dimana salah satunya Korut menuding Malaysia Melakukan manipulasi data atas hasil pemeriksaan data tentang kasus dari kim Jong Nam. 

Seiring masalah tersebut, diketahui diluar itu pihak parlemen dari Korea Selatan telah bersiap -siap dalam melakukan Rancangan Undang- Undang yang nantinya akan membahas mengenai Pemberian imbalan besar bagi para pembangkang Korea Utara.

Para Anggota parlemen akan memberikan Imbalan berupa uang sebesar 900,000 USD Dollar AS atau setara dengan 12 Miliar Rupiah, Jumlah yang fantastis bagi para pembangkan Korut.

Namun tidak semua akan diberi imbalan tersebut, dikarenakan yang hanya diberikan adalah bagi mereka yang memang masuk kategori penyedia informasi yang penting dan bersifat rahasia.

Diketahui Korea Utara atau tepatnya kota Pyong pyang merupakan suatu negara yang bersifat tertutup bagi umum, semua rahasia keamananya sangat terjaga dan sukar untuk dimasuki. 

Menurut salah satu kantor berita Yonhap disebutkan bahwa angka yang diberikan tersebut sudah merupakan 4 kali angka yang jaug lebih besar dibandingkan dengan laporan informasi yang diberikan oleh para intel pembangkang yang hanya memberikan sepenggal informasi sensitif.

Dengan adanya tawaran imbalan seperti ini diharapkan lebih akan ada banyak para pembangkang dari Negara Korut untuk berpaling ke pihaknya Korsel, dan Berdasarkan Kementerian unifikasi Semenanjung Korea dalam RUU itu juga akan dinakikan lagi imbalannya untuk sesuatu hal seperti perangkat, termasuk kapal atau piranti keras militer laiinya yang dapat bermaanfaat.

Setelah pemberitaan ini diturunkan masih belum ada tanggapan langsung dari pihak Korea Utara. Dan Terkait diluar itu juga Pihak Malaysia sendiri telah mendeportasi Salah Satu warga Negara Korut yakni Ri jong Chol yang dipulangkan melalui Beijing China menuju Pyong Pyang.

Selain itu Pihak Malaysia juga telah mengusir Duta Besar Korea Utara Kang Chol untuk meninggalkan Malaysia dalam kurun waktu 48 jam terhitung sejak Sabtu (04/03/2017) Pagi hari.